BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

A. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

Sejak reformasi tahun 1998,kesadaran politik masyarakat indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demontrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil.

Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era orde baru, Demontrasi tidak di perbolehkan karena di anggap mengganggu stabilitas keamanan. Tapi saat ini, Demontrasi tidak di larang,karena merupakan hak rakyat untuk mennyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Ini hanya satu contoh dari gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakai indonesia.
Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara umum, budaya politik terbagi atas:

1.      Budaya politi apatis (acuh,masa bodoh,pasif)

2.      Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja di mobilisasi)

3.      Budaya politik partisipatif (aktif) 
Model budaya politik yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1.      Tingkatpendidikan warga masyarakat (faktor kunci)

2.      Tingkat ekonomi (semakin sejahera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya)

3.      Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik)

4.      Supremasi hukum(adanya penegakkan hukum yang adil,independen,dan bebas)

5.      Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri)
Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus.

Almond dan Verba membagi orentasi politik menjadi tiga bagian:

1.      Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya.

2.      Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya.

3.      Orientasi evaluatif, merupakan keputusan atau pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kreteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Dari tiga orentasi ini, Almon dan Verba mengindentifikasikan tiga objek yang di tuju dalam orentasi politik. Ketiga objek dari orentasi politik tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Peran atau struktur dari sebuah intitusi politik. Contohnya adalah peran atau struktur badan legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah) atau birokrasi.

2.      Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator.

3.      Kebijakan, keputusan dan penguatan keputusan yang di buat oleh para aktor di dalam negara.

B.TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK

Salah satu model kebudayaan politik adalah model kebudayaan warga negara, yaitu model yang terbentuk oleh tingkat partisipasi politik warga negara yang tinggi.

Dimensi-dimensi yang biasanya menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat adalah sebagai berikut :

1.      Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah,letak geografis, dan konstitusu negara.

2.      Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam kebijakan.

3.      Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media masa kepada pemerintah.

4.      sejauhmana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

 TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK MENURUTØ ALMOND DAN VERBA

1.      Budaya politik parokial : Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial bila frekuensi orentasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tudak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman diIndonesia.

2.      Budaya politik Subjek : Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan politik subjek jika terdapat frekuensi orentasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3.      Budaya politik partisipan : Tipe politik yangv ketiga ini adalah suatu bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.

TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA
Budaya politik Tradisional : budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu tang ada di indonesia.

1.      Budaya politik islam : budaya politik islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu dalam hal ini tentu saja agama ialam.

2.      Budaya politik modern : Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu.

TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT CLIFFORD GEERTZ

1.      Budaya politik Abangan : Budaya politik Abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.

2.      Budaya politik Santri : Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan,khususnya agama islam.

3.      Budaya politik Priyayi : Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.

C. PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG BERLAKU

Pada negara-negara demokrasi pada umumnya, partisipasi warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan (policy). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang mennyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksid untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi biasa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sedangkan menurut Hebert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela diri waga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan cara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan atau pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menujukan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik berikut ini :

1.      Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.

2.      Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah.

3.      Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih dan memilih, misalnya kampenye, menjadi pemilih aktif, atau menjadi anggota perlemen.

4.      Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warga pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, dan demontrasi.

D. PENTINGNYA SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik di tandai oleh tiga hal, yaitu rasionalisasi wewenang, diferensiasi struktur, dan perluasan peran serta masyarakat dalam politik.

1.      Sikap politik yang rasional dan otonom didalam masyarakat.

2.      Diferensiasi struktur, Maksudnya, sudah ada spesifikasi tugas yang perlu dilakukan.

3.      Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat, Masyarakat semakin sadar atau melek politik.

Bila ketiga indikator budaya politik ini sudah berkembang di dalam masyarakat maka budaya politik yang demokratis menemukan esensinya.

E. PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang mencoba mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik yang berlangsung didalam lingkungannya. Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi.